---

Seperti juga sekarang melalui Bulog, pemerintah kala itu juga ikut campur menangani distribusi. Pemerintah menganggap tidak mungkin ada perdagangan bebas beras tanpa campur tangan pemerintah, apalagi produksi dalam negeri tidak mencukupi.

Anehnya, sekalipun dropping dilakukan harga beras bukannya turun, malah harganya semakin melonjak. Boleh dikata kala itu hampir tiap hari terjadi kenaikan harga beras dan bahan kebutuhan pokok lainnya. Kala itu merupakan hal biasa di rumah-rumah orang makan nasi dicampur jagung atau bubur karena mahalnya harga beras.

BACA JUGA: Humor Gus Dur: Di NU tidak Ada yang Rebutan Jadi Imam karena Gak Ada Duitnya

Sementara, beras dropping untuk Jakarta banyak yang nyasar ke daerah lain. Pemerintah menganggap dropping tidak berjalan efektif bila sistem antre beras tidak diawasi. Apalagi, mereka yang sudah dapat pembagian beras di kantor-kantor ikut-ikutan menikmati dropping. Agar tak sampai dobel menerima jatah beras, pada masa gubernur Soemarno (1960-1965), ia mengeluarkan kartu keluarga khusus pembagian beras. Pegawai negeri tidak berhak lagi untuk menerimanya.

Di samping beras, melalui kartu khusus ini juga dilakukan pembagian gula, minyak tanah, dan kebutuhan pokok lainnya. Kebijakan ini memang bisa mencegah terjadinya manipulasi beras dan berbagai kebutuhan pokok lainnya. Tapi, sayangnya tidak dapat mencegah kenaikan harga barang-barang tersebut.

BACA JUGA: Humor Gus Dur: Dulu Hafal Ribuan Nomor Telepon, Sekarang Saya Hanya Hafal Nomor Janda-Janda