KURUSETRA -- Salam Sedulur... Upah Minimun Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2024 naik 3,38 persen dari Rp 4,9 juta menjadi Rp 5.067.381. Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan gubernur sebagai jaring pengaman. Lantas apa yang dimaksud UMP?

Upah minumun terdiri atas UMP dan Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK). UMP merupakan standar minimum upah bagi pekerja yang berlaku di suatu provinsi yang penetapannya wajib ditetapkan oleh gubernur.

Sementara UMP merupakan standar minimum upah bagi pekerja yang berlaku di setiap kabupaten/kota yang pengajuannya dilakukan bupati/walikota untuk ditetapkan gubernur. Gubernur menetapkan UMK berdasarkan hasil penghitungan upah minimum kabupaten/kota lebih tinggi dari UMP.

Baca Juga: Orang yang Sering Nonton Film Mesum akan Alami Penyusutan Otak dan Ganggu Sistem Saraf

Penetapan upah minimun dibagi menjadi beberapa bagian:
1. Daerah yang telah memiliki upah minimum;
2. Kabupaten/kota yang belum memiliki upah minimum; dan
3. Daerah hasil pemekaran.

Lalu apa yang dimaksud dengan UMR?

UMR alias Upah Minimum Regional (UMR) tidak lagi digunakan. UMR adalah upah minimum yang berlaku di tingkat provinsi termasuk kabupaten/kota di dalamnya. Namun istilah UMR tidak lagi berlaku alias diganti menjadi UMP untuk tingkat I (provinsi) dan UMK untuk tingkat II (kabupaten/kota).

Mengingat penetapan UMK hanya dilakukan apabila hasil perhitungan UMK lebih tinggi daripada UMP, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Permenaker 18/2022 yang berbunyi:

Penetapan upah minimum bagi kabupaten/kota yang belum memiliki upah minimum harus memenuhi syarat tertentu. Syarat tertentu pada ayat (1) yaitu: rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi; atau nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, selalu positif, dan lebih tinggi dari nilai provinsi.

Lingkup keberlakuan ketentuan UMK lebih khusus dari UMP. Artinya ketentuan mengenai UMP berlaku bagi seluruh kabupaten/kota di suatu provinsi apabila kabupaten-kabupaten/kota-kota di provinsi tersebut belum ada pengaturan mengenai UMK masing-masing kabupaten/kota. Jika dalam suatu kabupaten/kota sudah terdapat ketentuan mengenai UMK (yang jumlahnya harus lebih besar dari UMP), maka yang berlaku bagi perusahaan untuk memberikan upah bagi pegawainya adalah ketentuan UMK.

.

Ikuti informasi penting seputar berita terkini, cerita mitos dan legenda, sejarah dan budaya, hingga cerita humor dari KURUSETRA. Kirim saran dan kritik Anda ke email kami: kurusetra.republika@gmail.com. Jangan lupa follow juga Youtube, Instagram, Twitter, dan Facebook KURUSETRA.